News Update
- Pengacara Hukum Islam
- Pengacara Hukum Bisnis
- Pengacara Hukum Waris
- Pengacara Asuransi
- Pengacara Hukum Perdata
- Pengacara Pidana
- Pengacara Tata Usaha Negara
- Pengacara Konstitusi
- Pengacara bidang Mediasi, Negoisasi,Konsiliasi, dan Abitrase
- Pengacara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
- Pengacara Hukum Perpajakan
- Pengacara Hukum Penipuan dan Penggelapan
- PENGACARA TINDAK PIDANA KORUPSI
- Pengacara Hukum Kepailitan
- Pengacara Asuransi
- Pengacara Hukum Administrasi dan Tata Usaha Negara
- Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengacara Hukum Lingkungan
- Pengacara Hukum Asuransi
- Pengacara Perlindungan Data Pribadi
- Pengacara Hukum Perlindungan Anak
- Pengacara Hukum Perlindungan Perempuan
- Pengacara Teknologi Informasi
- Pengacara Hukum Keluarga
- Pengacara Hukum Kontrak/Perjanjian
- Pengacara Penanaman Modal Asing
- Pengacara Perizinan Jakarta
- Pengacara Hukum Pidana
- Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa
- PENGACARA EKSPOR IMPORT
- PENGACARA INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI JAKARTA
- PENGACARA JAKARTA INDONESIA
- ADVOKAT PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
- ADVOKAT, PENGACARA, MEDIATOR, NEGOSIATOR dan REKONSILIATOR
- ADVOKAT PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI
- ADVOKAT PENGACARA KONSULTAN HUKUM PROPERTI DAN PERUMAHAN
- ADVOKAT PENGACARA KONSULTAN HUKUM KEUANGAN
- PENGACARA KREDITOR DALAM PKPU DAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA
- ADVOKAT DAN PENGACARA KONSULTAN HUKUM MEDIASI, NEGOSIASI, KONSILIASI DAN ARBITRASE
- ADVOKAT PENGACARA KONSULTAN HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)
- ADVOKAT PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INVESTASI
- ADVOKAT DAN PENGACARA KONSULTAN HUKUM PERIZINAN
- ADVOKAT PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM PERUSAHAAN
- ADVOKAT PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM PEMBIAYAAN
- ADVOKAT PENGACARA KONSULTAN HUKUM KEWARGANENEGARAAN / IMIGRASI
- ADVOKAT PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM PERSEROAN
- ADVOKAT PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM JAMINAN
- ADVOKAT PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM PEMALSUAN DOKUMEN
- ADVOKAT PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM PIDANA ANAK
- ADVOKAT PENGACARA KONSULTAN HUKUM HARTA BERSAMA / GONO GINI
- ADVOKAT PENGACARA KONSULTAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
- ADVOKAT PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM KONTRAK / PERJANJIAN
- ADVOKAT, PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL JAKARTA
- ADVOKAT PENGACARA KONSULTAN HUKUM PAJAK
- PENGACARA MERGER DAN AKUISISI
- PENGACARA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK
- PENGACARA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
- PENGACARA JAKARTA
- PENGACARA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
- PENGACARA HAK ASUH ANAK TERBAIK JAKARTA
- PENGACARA HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERBAIK JAKARTA
- PENGACARA SPESIALIS SENGKETA PEROLEHAN HASIL PEMILU
- PENGACARA HUKUM ISLAM TERBAIK
- PENGACARA HUKUM WARIS TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA SPESIALIS KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA HUKUM PENDIDIKAN TERBAIK
- PENGACARA HUKUM KELUARGA TERBAIK
- PENGACARA TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA HUKUM LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM TERBAIK
- KONSULTASI HUKUM TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA HUKUM ASURANSI TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA HUKUM KESEHATAN TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA TEKNOLOGI INFORMASI TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA EKSPOR IMPOR TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA PROYEK INFRASTRUKTUR TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA HUTANG PIUTANG TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA AHLI DI BIDANG HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA
- PENGACARA SENGKETA PARTAI POLITIK/PARPOL
- PENGACARA TERBAIK DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
- PENGACARA SPESIALIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE/ECOMMERCE DI INDONESIA
- PENGACARA TERBAIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
- PENGACARA PERTAMBANGAN TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA PERBANKAN TERBAIK
- PENGACARA HUKUM BISNIS TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA SENGKETA TANAH TERBAIK DI JAKARTA
- PENGACARA PERCERAIAN TERBAIK DI JAKARTA
- PENGACARA TINDAK PIDANA KORUPSI/TIPIKOR TERBAIK
- PENGACARA UJI MATERI UNDANG-UNDANG
- PENGACARA SENGKETA PILKADA TERBAIK
- PENGACARA TERBAIK DI INDONESIA
- PENGACARA ZAMAN NOW
- PENGACARA TERBAIK JAKARTA
- PENGACARA PIDANA
- PENGACARA PERDATA
- KEUNGGULAN PENGACARA DI JAKARTA
- TIPS MEMENANGKAN PERKARA DI PENGADILAN
- CARA MUDAH MENGHITUNG BIAYA JASA PENGACARA/ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM
- SENGKARUT TAFSIR MK TENTANG LGBT
- TIPS CARA MEMILIH JASA PENGACARA/ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM
- MEMANGKAS REGULASI
- TEORI DAN PENELITIAN
- KRITIK TERHADAP HUKUM DAN MORAL DALAM PERSPEKTIF HANS KELSEN
- HISTORICAL – COMPARATIVE RESEACH DALAM PENELITIAN HUKUM
- KARAKTER SUI GENERIS DALAM ILMU HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM
- PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM
- NURANI KEADILAN ‘LES MISERABLES’
- FILSAFAT RASIONALITAS DAN RELATIVITAS PEMIKIRAN HUKUM
- PERBANDINGAN METODE PENELITIAN MODERN
- CRITICAL THEORY, CONTRUCTIVISM DALAM KONTEKS ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY DALAM METODE PENELITIAN
- REFLEKSI PERKEMBANGAN DINAMIKA PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL MENUJU PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
- CONTOH LEGAL OPINION
- MEWUJUDKAN ETIKA PANCASILA
- IRONI JUAL BELI WTP
- CONTOH PENGADUAN KODE ETIK HAKIM KE KOMISI YUDISIAL
- PROSPEK PEMBUBARAN ORMAS
- AKUNTABILITAS DANA BANTUAN PARPOL
- SEJUMLAH PROBLEM DALAM REKRUTMEN HAKIM
- IRONI PERSEKUSI
- DISKURSUS PEMBATALAN PERDA DAN SOLUSINYA
- CONTOH PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK KE DKPP
- ADVOKAT MUDA PERBAIKI PERMOHONAN PENEGASAN KEWAJIBAN MEMATUHI PUTUSAN MK
- UU MK DINILAI KURANG LENGKAP
- EKSKUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DIPERTANYAKAN
- ADVOKAT MUDA MINTA MK TEGASKAN KEWAJIBAN MEMATUHI PUTUSAN MK
- POLEMIK AMBANG BATAS SUARA DALAM SENGKETA PILKADA
- PEMBATALAN PERDA PENGHAMBAT INVESTASI
- CONTOH PERMOHONAN SEBAGAI TERGUGAT INTERVENSI
- ASAS-ASAS HUKUM YANG PERLU DIKETAHUI
- CONTOH PERJANJIAN HAK ASUH ANAK
- CONTOH GUGATAN PRAPERADILAN
- GUGATAN ADVOKAT ATAS PUTUSAN MK YANG TAK DIANGGAP
- ADVOKAT USUL PERLU ‘UPAYA PAKSA’ LAKSANAKAN PUTUSAN MK
- PEREBUTAN PUCUK PIMPINAN DPD
- PENGATURAN TAKSI ONLINE
- PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DI MK
- PEMBUBARAN PARPOL KORUPTIF
- PROBLEM SELEKSI KOMISIONER OJK
- MEMBANGUN ETIKA PENYELENGGARA NEGARA
- PELUANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA
- CONFLICT OF INTEREST MA DALAM PERMOHONAN FATWA TENTANG STATUS AHOK
- PERDEBATAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA GUBERNUR AHOK
- KERAWANAN DI MASA TENANG PILKADA SERENTAK
- SOLUSI PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI
- PERLUKAH KASN DIBUBARKAN ?
- MENYOAL BATASAN WEWENANG PLT KEPALA DAERAH
- PENGISIAN JABATAN YANG KORUPTIF
- TAFSIR MA ATAS PEMBATASAN KASASI DALAM PERKARA TUN
- DILEMA PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMANTAPAN IDEOLOGI PANCASILA
- PIMPINAN DPR DALAM SISTEM PRESIDENSIL
- UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)
- CONTOH PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI (CONTOH PERMOHONAN UJI MATERI DI MK)
- CONTOH GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (TUN)
- DISPARITAS MAKNA “DIAM” PEJABAT PEMERINTAHAN
- CONTOH PERMOHONAN UJI MATERI DI MAHKAMAH AGUNG (UJI MATERI PERATURAN DIBAWAH UU TERHADAP UU)
- CONTOH PROPOSAL SKRIPSI
- CONTOH PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (JUDICIAL REVIEW) DI MAHKAMAH KONSTITUSI
- UPAYA PAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
- URGENSI LEMBAGA PERADILAN PEMILU DI INDONESIA
- CONTOH PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA KABUPATEN / KOTA / PROVINSI
- ANCAMAN BENCANA PEMILU 2014
- KEPENTINGAN DPR, PEMERINTAH DAN KPK DALAM RUU KUHAP
- DANA HIBAH BUKANLAH SUATU TINDAK PIDANA KORUPSI
- UNSUR-UNSUR PERJANJIAN (YANG HARUS ADA DALAM PERJANJIAN)
- CONTOH NASKAH AKADEMIS
- CONTOH PROPOSAL PEMBENTUKAN NASKAH AKADEMIS PERATURAN DAERAH (PERDA)
- CONTOH PROPOSAL PENERBITAN BUKU
- Contoh Kontrak Perencanaan dan Manajemen Properti Pembangunan Kawasan Perumahan
- Prosedur Perkara Pidana Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
- MENUJU SISTEM HUKUM NASIONAL PRO PENYANDANG DISABILITAS, PROSPEK DAN TANTANGAN
- Contoh Surat Kuasa Menjual
- Contoh Proposal Disertasi
- PERLUKAH PRESIDEN MENGELUARKAN PERPU NO. 1 TAHUN 2013
- PRO DAN KONTRA HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN
- MAKNA KURBAN BAGI PEJABAT PUBLIK
- PRINSIP – PRINSIP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRY)
- ASAS – ASAS HUKUM PERIKATAN YANG HARUS DIKETAHUI
- ANALISIS PENYELESAIAN PIUTANG BUMN DI INDONESIA
- UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI SUMATERA UTARA
- UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI SUMATERA UTARA
- UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI SUMATERA UTARA
- PROBLEMATIKA SENGKETA PERTANAHAN DAN SOLUSI ALTERNATIF PENYELESAIAN DALAM PROSES PERADILAN
- PROBLEMATIKA SENGKETA PERTANAHAN DAN SOLUSI ALTERNATIF PENYELESAIAN DALAM PROSES PERADILAN
- PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
- PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
- PENEGAKAN HUKUM AGRARIA DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM PROSES PERADILAN
- METODE PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
- KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT (BAHASA INDONESIA)
- ARSITEKTUR PEMERINTAHAN
- PROFIL PRO-MH LAW FIRM (ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT)
- PERBANDINGAN YURIDIS KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI BADAN HUKUM PUBLIK DAN NEGARA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM SUATU PERSEROAN
- PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK MERUPAKAN CERMIN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
- HAK ASASI MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DI PENGADILAN PERIKANAN
- HAK WARGA NEGARA DALAM KONSEP KEDAULATAN RAKYAT
- KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) APABILA DIKAITKAN DENGAN HIERARKI NORMA HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
- CONTOH SOMASI / PENGADUAN
- ANALISIS TERHADAP PASAL 45 A AYAT (2) HURUF C UU NO. 5 THN 2004 MENGENAI PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI PERKARA TUN
- TEORI TENTANG HUKUM DAN KEADILAN
- Peran Calon Incumbent Menjaga Netralitas PNS dalam Pilkada
- PERDEBATAN DEMOKRASI, KONSEP HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI MADINAH
- PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI INDONESIA
- “Menjadi orang penting itu baik Tapi menjadi orang baik jauh lebih penting” (PUISI)
- PERAN LOGIKA DALAM MEMAHAMI HUKUM
- KENAPA HUKUM TAK KUNJUNG TEGAK
- PERBEDAAN ANTARA THE PURE OF LAW VS SOSIOLOGICAL YURISPRUDANCE
- PERDEBATAN TEORI HUKUM
- POTENSI KONFLIK PILKADA DI INDONESIA
- CONTOH GUGATAN PERDATA
- PETUNJUK PRAKTEK PERSIDANGAN PLKH PTUN DENGAN AGENDA SIDANG PEMBACAAN SURAT GUGATAN
- KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DI WILAYAH KECAMATAN KAMAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (PROPOSAL PENELITIAN)
- HUBUNGAN DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA
- POTENSI KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI INDONESIA
- PENDAPAT HUKUM TENTANG KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI DESA TELANG KECAMATAN KAMAL
- CONTOH GUGATAN TUN
- CALON INDEPENDEN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF
- TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI MENURUT UU 32 TAHUN 2004
- PERADILAN KONSTITUSI DI SEPULUH NEGARA (RESUME)
- INKONSISTENSI PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERKARA PROGRAM PENANGANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (P2SEM) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008
- PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM KONSEP NEGARA KESATUAN
- KEDUDUKAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
- TEORI-TEORI KEADILAN DALAM HUKUM
- POLITIK HUKUM KEKUASAAN PRESIDEN DI INDONESIA
- TRANSISI POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (RESUME)
- Perbandingan Pemilihan Umum di Indonesia dengan Amerika Serikat
- PERKEMBANGAN GAGASAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL (RESUME)
- TINJAUAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
- TEORI TENTANG HUKUM DAN KEADILAN
- GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- TEORI HUKUM MURNI DAN PERMASALAHANNYA
- FUNGSI PARPOL SEBAGAI SARANA PENGATUR KONFLIK
- ORGAN NEGARA HUKUM INDONESIA
- PENDAPAT HUKUM TENTANG KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI DESA TELANG KECAMATAN KAMAL
- MASALAH HIDUP
- PUASA RAMADHAN
- MARI KITA JUJUR