saplaw2017
PERDEBATAN ANTARA THE PURE OF LAW VS SOSIOLOGICAL YURISPRUDANCE Perdebatan antara teori hukum murmi (the pure of law) dan teori hukum sosiologis (Sosiological Yurisprudance) hampir terjadi di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Perdebatan yang paling sengit terjadi dalam penggunaan metode penelitian hukum. Di indonesia perbedaan itu di munculkan oleh beberapa pakar hukum terkemuka […]
TEORI HUKUM (Mengenal, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali) Apa itu hukum? Beberapa pemikir telah menempatkan pertanyaan ini sebagai kerangka filosofis. Mungkin kita akan saling berbeda pendapat menafsirkan hukum. Jauh sebelum anda, memang tidak terdapat keseragaman dalam mengartikan hukum, karena dilatarbelakangi oleh pendidikan dan kehidupan sehari-hari yang berbeda pula. Namun paling tidak yang harus diketahui adalah […]
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki wilayah yang sangat luas, yang terdiri dari ribuan pulau, berbagai suku, agama, ras dan etnis yang didalamnya memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi alamnya. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan negara membutuhkan sistem penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien di […]
SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Drs. Hernandi Kusumadi Pekerjaan : Kepala Desa Jatirejo Porong-Sidoarjo Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 5 Maret 1972 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 05 Porong Sidoarjo Mewakili Class Action korban lumpur Lapindo Kelurahan Jatirejo, dengan ini memberikan kuasa kepada: Nama : Slamet Sudarmanto, SH., MH […]
PETUNJUK PRAKTEK PERSIDANGAN PLKH PTUN DENGAN AGENDA SIDANG PEMBACAAN SURAT GUGATAN Oleh: Saiful Anam 04.01.111.00351 SIDANG 1 (PERTAMA ) Pembacaan Surat Gugatan HAKIM Pada hari ini Kamis, 19 April 2007 sidang dengan nomor register perkara 0371/PTUN/Tahun 2007/PTUN JKRT dengan Penggugat Drs. Hatta Taliwang BSW atau yang mewakili dan Tergugat Presiden Republik Indonesia atau yang […]
JUDUL PENELITIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DI WILAYAH KECAMATAN KAMAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK [STUDI YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PELAYANAN PUBLIK] LATAR BELAKANG Reformasi telah menghasilkan perubahan-perubahan baik dalam sistem ketatanegaraan maupun perangkat hukum baik yang ada dipusat maupun didaerah. Konsep otonomi daerah yang tertuang […]
Latar Belakang Penyelenggaraan Negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan diantara lembaga-lembaga Negara. Ketidakseimbangan ini terlihat dari corak kekuasaan Presiden yang berlebihan dan absolut. Hal ini diperparah dengan tidak berfungsinya lembaga-lembaga Negara lainnya sebagaimana mestinya. Misalnya, lembaga Legislatif yang terkesan hanya sebagai lembaga legislator bagi kesewenang-wenangan Presiden, […]
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Konsep negara hukum yang diusung Indonesia yang dituangkan di dalam Undang-Undnag Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang mengandung arti bahwa diharapkan segala bentuk permasalahan dapat ditangani melalui proses pengundangan peraturan perundang-undangan yang baik. Namun, ketika kita melihat realitas sosial yang ada dalam masyarakat, maka disana akan terlihat beberapa […]
PENDAPAT HUKUM TENTANG KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI DESA TELANG KECAMATAN KAMAL Oleh: Saiful Anam 04.01.111.00351 I. KASUS POSISI Tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di desa telang kec kamal tepatnya di jalan raya masuk kampus universitas tunojoyo dengan tersangka sahri 41, warga Desa Buluh Kec.Socah dengan di temani teman tersangka yang mengakibatkan terbunuhnya Ahmad […]