saplaw2017
BAB I MAHKAMAH KONSTITUSI AUSTRIA Sejarah Ketatanegaraan Negara ini adalah pertama kali di Eropa yang membentuk Mahakamah Konstitusi adalah Austria. Konstitusi 1920 juga sebagai tonggak awal pembentukan Mahkamah Konstitusi di Austria, meskipun sebelumnya pada konstitusi 1848 telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu Austria telah terbentuk suatu system pemerintahan monarki konstitusional. Sedangkan pada tahun […]
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkara Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 kurang tepat apabila dimasukkan sebagai kategori tindak pidana korupsi[1] terhadap lembaga atau perseorangan penerima hibah, hal itu dikarenakan penerima hibah[2] merupakan warga swasta biasa dan bukan pegawai negeri atau pejabat publik/Negara. Apalagi mekanisme pengucuran anggaran Program Penanganan […]
Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Secara teoritis Clark dan Stewart membedakan hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menjadi 3 (tiga) model,yaitu: [1] The Relative Authonomy Model. Model hubungan seperti ini dimaksudkan adalah adanya pemberian kebebasan yang relative besar kepada Pemerintah Daerah dengan tetap menghormati eksistensi Pemerintah Pusat. Dalam model hubungan seperti ini, penekanannya terletak […]
BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Salah satu tuntutan aspirasi yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini adalah reformasi hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif itu, penataan kembali kelembagaan hukum, […]
1. a. Hukum pada kenyataannya seringkali ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, untuk itu hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Hal itu senada dengan yang diungkapkan Lawrence M. Friedman[1] mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum maka perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsure yang dominan yakni […]
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan beberapa perubahan mendasar di bidang ketatanegaraan.[1] Perubahan mendasar terdapat pada bentuk kedaulatan yang semula dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun setelah perubahan terdapat perbedaan, yakni kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang cukup mendasar pula adalah dengan diperjelasnya bahwa […]
Transisi Politik Menuju Demokrasi Terjadi perubahan yang signifikan pada tahun 1970an, telah terdapat pergolakan besar-besaran dari sebelumnya yang menganut sistem negara otoriter atau totaliter menuju Negara Demokrasi. Yang pada sebelumnya terjadi pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi sangat signifikan pada zaman sebelumnya tidak ingin dikemudian hari dapat terulang kembali di masa-masa berikutnya, meskipun pada hakikatnya […]
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pemilihan umum merupakan bagian pilihan dari sistem politik negara-negara demokratis yang kemudian dijewantahkan melalui wakil-wakil rakyat baik yang terdapat ditingkatan ekskutif maupun legislatif. Hal itu senada dengan yang pernah diungkapkan oleh Henry B. Mayo[1] bahwa sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijakan yang bersifat umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh […]
Pendahuluan Dalam suatu Negara konsep tentang constitusional review tentunya terdapat perbedaan, perbedaan itu juga dilatarbelakangi melalui sejarah dan pengalaman-pengalaman dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan di masing-masing Negara. Dalam beberapa Negara ada yang melembagakan fungsi pengujian konstitusionalitas kepada lembaga Mahkamah Konstitusi, ada pula tugas itu yang diserahkan kepada lembaga yang sudah ada, yakni Mahkamah Agung, namun ada […]