saplaw2017
Sekilas “Pro-MH Law Firm” ; Sejarah berdirinya “Pro-MH Law Firm” Advocate and Legal Consultance adalah diawali oleh perkumpulan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menginginkan adanya turut andil dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, yang kemudian dikonkritkan melalui lembaga Law Firm yang bernama “Pro-MH Law Firm”, yang merupakan lembaga independen […]
Berdasar Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 11 UU BUMN, diatur bahwa pada Persero berlaku prinsip-prinsip hukum PT. Untuk itu seluruh sifat dan karakter PT sudah “seharusnya” menjadi sifat dan karakter Persero. Kemandirian PT yang tidak lain juga kemandirian Persero sebagai separate legal entity, memberi pemahaman bahwa “penyertaan modal negara” dalam Persero merupakan kekayaan Persero, […]
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Otonomi daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tanggannya dengan tetap berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi dijadikan sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari daerah otonom menjadi Negara […]
HAK ASASI MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DI PENGADILAN PERIKANAN BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Negara Indonesia memiliki wilayah laut sangat luas 5,8 juta km yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut tersebut terdapat sekitar 17.500 lebih dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang […]
BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan beberapa perubahan mendasar di bidang ketatanegaraan.[1] Perubahan mendasar terdapat pada bentuk kedaulatan yang semula dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun setelah perubahan terdapat perbedaan, yakni kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.[2] Yang cukup mendasar pula adalah dengan diperjelasnya […]
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan peranan dari aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Tugas pembangunan adalah salah satu dari aspek penyelenggaraan tugas pemerintahan yang sasarannya terwujud dalam tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi logis dari adanya tugas yang diemban dari aparatur pemerintah ini dilakukan suatu perbuatan […]
Surabaya, 4 januari 2010 Perihal : Surat Pengaduan Lamp. : 10 (sepuluh) Berkas Kepada Yth. Kepala Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Up : Divisi Hukum dan Keanggotaan Annex Wisma Mandiri, Gedung Bank Syariah Mandiri Lt. 12 Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : DWI […]
ANALISIS TERHADAP PASAL 45 A AYAT (2) HURUF C UU NO. 5 THN 2004 MENGENAI PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI PERKARA TUN Untuk mematahkan bahwa Mahkamah telah khilaf menerapkan Pasal 45 A ayat (2) huruf c UU No. 5 thn 2004, maka yang harus menjadi pegangan dan ukuran, bukannya jangkauan KTUN yang dikeluarkan oleh Badan/pejabat TUN […]
TEORI TENTANG HUKUM DAN KEADILAN Oleh : Saiful Anam, SH* Hukum dan keadilan seperti hotel bintang lima, terbuka secara sama bagi siapa pun tanpa terkecuali, baik tamu miskin maupun bagi tamu kaya, asal saja mereka sanggup membayarnya. (Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M) Banyak keinginan dan harapan yang suci dari para mahasiswa fakultas hukum yang […]