saplaw2017

TRANSISI POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (RESUME)

By saplaw2017 / January 16, 2013 / 1 Comment

Transisi Politik Menuju Demokrasi Terjadi perubahan yang signifikan pada tahun 1970an, telah terdapat pergolakan besar-besaran dari sebelumnya yang menganut sistem negara otoriter atau totaliter menuju Negara Demokrasi. Yang pada sebelumnya terjadi pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi sangat signifikan pada zaman sebelumnya tidak ingin dikemudian hari dapat terulang kembali di masa-masa berikutnya, meskipun pada hakikatnya […]

Perbandingan Pemilihan Umum di Indonesia dengan Amerika Serikat

By saplaw2017 / January 16, 2013 / 0 Comments

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pemilihan umum merupakan bagian pilihan dari sistem politik negara-negara demokratis yang kemudian dijewantahkan melalui wakil-wakil rakyat baik yang terdapat ditingkatan ekskutif maupun legislatif. Hal itu senada dengan yang pernah diungkapkan oleh Henry B. Mayo[1] bahwa sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijakan yang bersifat umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh […]

PERKEMBANGAN GAGASAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL (RESUME)

By saplaw2017 / January 16, 2013 / 0 Comments

Pendahuluan Dalam suatu Negara konsep tentang constitusional review tentunya terdapat perbedaan, perbedaan itu juga dilatarbelakangi melalui sejarah dan pengalaman-pengalaman dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan di masing-masing Negara. Dalam beberapa Negara ada yang melembagakan fungsi pengujian konstitusionalitas kepada lembaga Mahkamah Konstitusi, ada pula tugas itu yang diserahkan kepada lembaga yang sudah ada, yakni Mahkamah Agung, namun ada […]

TINJAUAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

By saplaw2017 / January 16, 2013 / 2 Comments

Pasca Undang-Undang Dasar Amandemen, terdapat beberapa pergeseran lembaga Negara yang semula terdapat lembaga tertinggi Negara dalam hal ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini lembaga Negara yang ada memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Hal itu sesuai dengan prinsip ‘check and balance’ dimana berfungsi sebagai pengontrol terhadap kewenangan […]

TEORI TENTANG HUKUM DAN KEADILAN

By saplaw2017 / January 16, 2013 / 0 Comments

Oleh : Saiful Anam, SH* Hukum dan keadilan seperti hotel bintang lima, terbuka secara sama bagi siapa pun tanpa terkecuali, baik tamu miskin maupun bagi tamu kaya, asal saja mereka sanggup membayarnya. (Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M) Banyak keinginan dan harapan yang suci dari para mahasiswa fakultas hukum yang akan atau sedang menempuh studi […]

GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

By saplaw2017 / January 16, 2013 / 1 Comment

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan beberapa perubahan mendasar di bidang ketatanegaraan.[1] Perubahan mendasar terdapat pada bentuk kedaulatan yang semula dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun setelah perubahan terdapat perbedaan, yakni kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang cukup mendasar pula adalah dengan diperjelasnya […]

TEORI HUKUM MURNI DAN PERMASALAHANNYA

By saplaw2017 / January 16, 2013 / 2 Comments

Perkembangan Aliran Positivisme Lahirnya teori hukum ini sebenarnya diawali oleh berkembangnya pemikiran hukum Legisme yang berbentuk in optima forma[1]. Perkembangan Teori hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan[2] dan perbengaruh terhadap semua lapisan Negara-negara yang ada di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Posivisme Hukum ini untuk pertama kalinya dikukuhkan dalam bentuk rumusan yang sistematikal dan konseptual […]

FUNGSI PARPOL SEBAGAI SARANA PENGATUR KONFLIK

By saplaw2017 / January 16, 2013 / 1 Comment

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Fungsi partai politik sangatlah penting dan dominan dalam Negara yang menganut sistem demokrasi.[1] Hal itu dikarenakan dalam setiap pengisian jabatan penting dalam struktur ketatanegaraan harus melalui partai politik, sehingga kwalitas dari penyelenggara Negara sangat banyak tergantung pada peran partai politik, untuk itu fungsi partai politik dalam hal ini wajib […]

ORGAN NEGARA HUKUM INDONESIA

By saplaw2017 / January 16, 2013 / 1 Comment

1.      Konsep Organ Negara a.      Hans Kelsen memberikan definisi tentang Konsep organ Negara ditinjau dari fungsinya.[1] Fungsi itu terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sebagai menciptakan norma (norm creating) dan menjalankan norma (norm applaying). K.C. Wheare juga membagi organ Negara dalam konstitusi dalam bentuk institusi-institusi uatama Pemerintah, seperti legislative, ekskutif dan Yudikatif, sedangkan penentuan komposisi […]