saplaw2017
KEDUDUKAN KORPORASI DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Hak Korporasi[1] dalam rangka turut serta dalam penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja dalam tataran praktek korporasi sebagai bagian dari subjek hukum seringkali turut andil dalam penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan. Hal itu […]
PERLUKAH PRESIDEN MENGELUARKAN PERPU NO. 1 TAHUN 2013 Oleh : Saiful Anam, SH., MH. Pada tanggal 17 Oktober 2013 Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan ditandanganinya Perpu tersebut tentu menjadi hukum positif […]
URGENSI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM KUHAP Oleh : Saiful Anam, SH., MH. Perjalanan panjang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) sejak tahun 2004 hingga saat ini menuai banyak pro dan kontra, sehingga pembahasannya memakan waktu yang sangat lama, mengingat stabilitas politik hukum yang berkembang terdapat dinamika mengenai substansi hukum (legal subtance) yang terkandung […]
MAKNA KURBAN BAGI PEJABAT PUBLIK Oleh : Saiful Anam Kiranya perjalanan kita Bangsa Indonesia dalam bernegara perlu melihat dan meresapi kembali arti makna dan fungsi dari Hari Raya Idul Adha yang diselenggarakan pada hari ini oleh umat Islam yang ada di dunia. Makna sederhana dari Idul Adha ini adalah kita sebagai pribadi-pribadi harus mampu memberikan […]
Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal […]
Perikatan dalam bahasa Belanda disebut “ver bintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti ; hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang. Dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi, meninggalnya […]
PIUTANG BUMN BUKANLAH PIUTANG NEGARA PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA – Ketentuan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak […]
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI SUMATERA UTARA[1] Pendahuluan Tanah merupakan asset yang sangat berharga. Bagi sebuah bangsa, tanah memegang peranan penting yang mampu menunjukkan kedaulatan bangsa yang bersangkutan. Pengambilalihan tanah oleh bangsa lain akibat penjajahan serta banyaknya konflik pertanahan yang timbul di dalam negeri akan berdampak negatif […]
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI SUMATERA UTARA[1] Pendahuluan Tanah merupakan asset yang sangat berharga. Bagi sebuah bangsa, tanah memegang peranan penting yang mampu menunjukkan kedaulatan bangsa yang bersangkutan. Pengambilalihan tanah oleh bangsa lain akibat penjajahan serta banyaknya konflik pertanahan yang timbul di dalam negeri akan berdampak negatif […]