saplaw2017
UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana) HUKUM PIDANA SEBAGAI SARANA HUKUM ULTIMUM REMEDIUM Ultimum Remedium merupakan salah satu azas yang terdapat didalam hukum pidana kita yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini mempunyai makna […]
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR […]
Jakarta, 10 Maret 2014 Kepada Yth. : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, 13950 Jakarta Timur JAKARTA Hal : Gugatan Tata Usaha Negara. Dengan hormat, Nama : NOEROEL KOMARIJAH Tempat/Tgl. Lahir : Pamekasan, 14 Juni 1969 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Agama : Islam Pekerjaan : […]
DISPARITAS MAKNA “DIAM” PEJABAT PEMERINTAHAN Opini pada Gresnews.com pada tanggal 8 Desember 29 2016 Pada suatu hari saat bersantai di teras rumah, saya ditanya oleh seorang tetangga didepan rumah saya, dia bertanya “Pak apabila saya memohon suatu Keputusan atas suatu hal kepada Pejabat Pemerintahan, akan tetapi sampai dengan 40 hari sejak dimohonkan belum ada respon […]
Jakarta, … Februari 2016 Nomor : ………………………….. Perihal : Permohonan Pengujian Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 /Permen KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia TERHADAP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun […]
Contoh Proposal Skripsi KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Permasalahan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menimbulkan ketidakjelasan, hal itu mengingat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan kewenangan lembaga Ekskutif, Yudikatif dan juga […]
Jakarta, 23 April 2014 Nomor : 05/Tim 11/HakimAd Hoc/IV/2014 Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Di Jakarta Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah […]
UPAYA PAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pranata eksekusi yang berlaku dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara selama ini, yakni system eksekusi yang lebih menyandarkan pada kerelaan pejabat atau dengan perorangan secara hierarki ( vide pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 ), ternyata tidak cukup efektif untuk membuat pejabat melaksanakan/mematuhi […]
PERAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA DI INDONESIA PENDAHULUAN Pemilu merupakan hal memiliki resistensi tinggi dan memiliki peluang untuk memecah persatuan dan kesatuan dalam tataran masyarakat, meski bersifat parsial. Kondisi seperti ini secara otomatis mewarnai even 5 tahunan di Indonesia. Tidak terkecuali pilkada, meski hanya lingkup daerah tetapi gesekan-gesekan horisontal antar calo dan […]