saplaw2017
DISPARITAS MAKNA “DIAM” PEJABAT PEMERINTAHAN Opini pada Gresnews.com pada tanggal 8 Desember 29 2016 Pada suatu hari saat bersantai di teras rumah, saya ditanya oleh seorang tetangga didepan rumah saya, dia bertanya “Pak apabila saya memohon suatu Keputusan atas suatu hal kepada Pejabat Pemerintahan, akan tetapi sampai dengan 40 hari sejak dimohonkan belum ada respon […]
Jakarta, … Februari 2016 Nomor : ………………………….. Perihal : Permohonan Pengujian Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 /Permen KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia TERHADAP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun […]
Contoh Proposal Skripsi KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Permasalahan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menimbulkan ketidakjelasan, hal itu mengingat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan kewenangan lembaga Ekskutif, Yudikatif dan juga […]
Jakarta, 23 April 2014 Nomor : 05/Tim 11/HakimAd Hoc/IV/2014 Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Di Jakarta Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah […]
UPAYA PAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pranata eksekusi yang berlaku dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara selama ini, yakni system eksekusi yang lebih menyandarkan pada kerelaan pejabat atau dengan perorangan secara hierarki ( vide pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 ), ternyata tidak cukup efektif untuk membuat pejabat melaksanakan/mematuhi […]
PERAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA DI INDONESIA PENDAHULUAN Pemilu merupakan hal memiliki resistensi tinggi dan memiliki peluang untuk memecah persatuan dan kesatuan dalam tataran masyarakat, meski bersifat parsial. Kondisi seperti ini secara otomatis mewarnai even 5 tahunan di Indonesia. Tidak terkecuali pilkada, meski hanya lingkup daerah tetapi gesekan-gesekan horisontal antar calo dan […]
PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA KABUPATEN ………… PERMOHONAN KEBERATAN ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN …………….. TAHUN 2015 Antara : ………………………….. dan ………………………….. Calon Bupati & Wakil Bupati ………………………….. Pasangan Calon No. Urut 1 …………………………….. selaku PEMOHON I ………………………….. dan ………………………….. Calon Bupati & Wakil Bupati ………………………….. Pasangan Calon No. […]
Seperti yang sering terjadi belakangan, bencana alam terjadi hampir diseluruh belahan bumi Indonesia yang tanpa terduga sebelumnya oleh indera penglihatan manusia, tentunya juga akan berakibat pada pelaksanaan Pemilihan Umum baik pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 maupun terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 […]
Perjalanan panjang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sejak tahun 2004 hingga saat ini menuai perdebatan serius baik oleh kalangan Praktisi, Akademisi, Aktivis Anti Korupsi maupun antar lembaga Negara yang kian hangat diperbincangkan sehari-hari. Akar persoalannya sebenarnya terletak pada beberapa persoalan yang dianggap atau mampu memberikan efek negatif bagi penegakan hukum, utamanya […]