saplaw2017
PERDEBATAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA GUBERNUR AHOK Jabatan Gubernur DKI Jakarta kembali dijabat oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) per tanggal 12 Februari 2017, hal itu dikuatkan dengan adanya Serah-terima jabatan (sertijab) antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dengan Plt Gubernur DKI Sumarsono yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 11 […]
KERAWANAN DI MASA TENANG PILKADA SERENTAK Tahapan demi tahapan jadwal Pilkada Serentak tahun 2017 telah dilalui, mulai sejak penyerahan syarat dukungan perseorangan, pendaftaran calon, verifikasi calon, penetapan calon, pengundian dan pengumuman nomor urut, masa kampanye dan debat publik serta tibalah saatnya sekarang masa tenang. Masa tenang sendiri telah ditetapkan oleh KPU dalam Pilkada Serentak tahun […]
SOLUSI PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI Publik kembali dikejutkan atas adanya penangkapan salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut informasi yang beredar Patrialis Akbar diduga telah menerima pemberian suap terkait pengurusan perkara Judicial Review (Uji Materi) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menurut pemeriksaan […]
Menyoal Batasan Wewenang Plt Kepala Daerah Bicara tentang wewenang (bevoegdheid) selalu menarik untuk dikaji, hal ini mengingat pelanggaran terhadap Kewenangan yang bersifat tertulis (rechmatigheid), maka akan dapat dikategorikan sebagai tindakan Penyalahgunaan Wewenang (de tournament de pouvoir). Dalam hukum administrasi Negara penyalahgunaan wewenang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. […]
PENGISIAN JABATAN YANG KORUPTIF Beberapa waktu yang lalu ramai pemberitaan tentang adanya jual beli jabatan di lingkungan jabatan publik dalam pemerintahan. Apabila menengok kebelakang, tentu hal itu bukanlah suatu hal yang baru, mengingat dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, banyak motif dan cara yang digunakan dalam upaya memperdagangkan jabatan publik di pemerintahan. Mengutip seperti yang […]
Salah satu unsur Negara Hukum (Rechtstaat) adalah adanya Peradilan Tata Usaha Negara, yang tujuannya untuk melindungi rakyat dari Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). Pembahasan mengenai Perkara dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) selalu menarik untuk dikaji, hal ini mengingat dalam sengketa TUN pihak Tergugat selalu adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan pihak […]
DILEMA PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMANTAPAN IDEOLOGI PANCASILA Seperti dikutip dalam situs Kementerian Sekretariat Negara dan diberitakan oleh beberapa media cetak dan elektronik lainnya, bahwa Presiden Jokowi akan membentuk Lembaga Pemantapan Ideologi Pancasila yang bertujuan agar Pancasila dapat diemplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihafalkan, […]
PIMPINAN DPR DALAM SISTEM PRESIDENSIL Sejarah membuktikan bahwa the founding fathers telah mengidealkan sistem pemerintahan Presidensil, hal itu dapat tercermin dalam perumusan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dipegang oleh seorang Presiden dengan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya […]