saplaw2017
Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan prinsip formasi untuk calon hakim tahun 2017 sebanyak 1.684. Hal itu merupakan respons atas Ketua Mahkamah Agung (MA) maupun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang sering mengeluhkan perihal kurangnya jumlah sumber daya hakim, baik di lingkungan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan […]
SEJALAN dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, persekusi tak hanya dapat dilakukan di dunia nyata. Perbuatan itu kini bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapapun di dunia maya melalui media sosial. Karena itu tindakan persekusi telah terjadi dimana-mana. Meski begitu, dilihat dari perspektif hukum perbuatan itu belum memadai untuk ditindak. Apalagi, tindakan persekusi banyak yang tidak […]
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat putusan yang menimbulkan kontroversi. Publik kembali dikejutkan dengan adanya pemangkasan kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam upaya pengawasan terhadap peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 pada tanggal 5 April 2017, MK Mengabulkan permohonan untuk sebagian berkaitan dengan kewenangan Pembatan Perda Kabupaten/Kota oleh Gubernur/Menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 251 […]
PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA …………. TAHUN ………………… Antara : ………………………………………. Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten …………………… Pasangan Calon No. Urut …………………. ……………………………………………………………… selaku PENGADU T E R H A D A P : KETUA DAN ANGGOTA KPU Kabupaten ……………………….. DAN KETUA DAN […]
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil UU No 8 Tahun 2011 Tentang MK, UU No 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, dan UU No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Senin (5/12) dengan agenda perbaikan permohonan. Perkara dengan registrasi No. 105/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh sejumlah advokat muda yang tergabung dalam organisasi Forum Advokat Muda […]
Jakarta/lei- Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terkait putusan Mahkamah, dikatakan oleh Forum Advokat Muda Indonesia (Fami) masih perlu dilengkapi karena dalam implementasinya dinilai belum cukup dipatuhi. “Ketidakpatuhan terhadap putusan MK menjadi problem serius dikarenakan selain merugikan hak-hak warga negara juga telah merugikan Pemohon sebagai advokat dan konsultan hukum,” […]
JAKARTA – Ketua Umum Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) Zenuri Makhrodji mengatakan Mahkamah Konstitusi tak bisa hanya berharap pada asas self respect dan kesadaran hukum dari pemerintah, parlemen, dan lembaga negara untuk menjalankan putusan konstitusi. Sebab, pada kenyataannya, menurut dia, banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dijalankan dengan baik meski putusan tersebut sudah bersifat final […]
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Selasa (22/11) di ruang sidang MK. Pemohon perkara teregistrasi Nomor 105/PUU-XIV/2016 tersebut adalah Forum […]
JAKARTA, GRESNEWS.COM — Sejumlah pihak mempersoalkan ketentuan ambang batas suara dalam pengajuan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi. Sebab adanya ketentuan itu gugatan perkara Penyelesaian Hasil Pilkada (PHP) di MK kerap digugurkan dari persoalan yang tak substantif dan hanya secara prosedural. “Penting bagi MK untuk mempertimbangkan keadilan substantif, bukan semata keadilan prosedural,” kata […]