saplaw2017
Jakarta, 14 November 2016 Lampiran : 3 eks Hal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim oleh Hakim Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : …./PDT.G/2016/PN JKT.SEL Kepada Yth. Ketua Komisi Yudisial RI di Jakarta Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama :………………………………… Tempat Tanggal Lahir :………………………………… Jenis Kelamin :………………………………… Kebangsaan :………………………………… Pekerjaan :………………………………… […]
Pembahasan mengenai kenaikan dana bantuan bagi Partai Politik kembali mengemuka. Melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan dana bantuan parpol diusahakan agar dinaikkan dan segera dibahas dalam RAPBN 2017. Tjahjo beralasan bahwa selama ini dana bantuan untuk partai politik tidak mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir. Apabila kita lihat pada masa 2 kali periode […]
Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan prinsip formasi untuk calon hakim tahun 2017 sebanyak 1.684. Hal itu merupakan respons atas Ketua Mahkamah Agung (MA) maupun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang sering mengeluhkan perihal kurangnya jumlah sumber daya hakim, baik di lingkungan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan […]
SEJALAN dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, persekusi tak hanya dapat dilakukan di dunia nyata. Perbuatan itu kini bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapapun di dunia maya melalui media sosial. Karena itu tindakan persekusi telah terjadi dimana-mana. Meski begitu, dilihat dari perspektif hukum perbuatan itu belum memadai untuk ditindak. Apalagi, tindakan persekusi banyak yang tidak […]
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat putusan yang menimbulkan kontroversi. Publik kembali dikejutkan dengan adanya pemangkasan kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam upaya pengawasan terhadap peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 pada tanggal 5 April 2017, MK Mengabulkan permohonan untuk sebagian berkaitan dengan kewenangan Pembatan Perda Kabupaten/Kota oleh Gubernur/Menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 251 […]
PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA …………. TAHUN ………………… Antara : ………………………………………. Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten …………………… Pasangan Calon No. Urut …………………. ……………………………………………………………… selaku PENGADU T E R H A D A P : KETUA DAN ANGGOTA KPU Kabupaten ……………………….. DAN KETUA DAN […]
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil UU No 8 Tahun 2011 Tentang MK, UU No 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, dan UU No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Senin (5/12) dengan agenda perbaikan permohonan. Perkara dengan registrasi No. 105/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh sejumlah advokat muda yang tergabung dalam organisasi Forum Advokat Muda […]
Jakarta/lei- Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terkait putusan Mahkamah, dikatakan oleh Forum Advokat Muda Indonesia (Fami) masih perlu dilengkapi karena dalam implementasinya dinilai belum cukup dipatuhi. “Ketidakpatuhan terhadap putusan MK menjadi problem serius dikarenakan selain merugikan hak-hak warga negara juga telah merugikan Pemohon sebagai advokat dan konsultan hukum,” […]