Energi, minyak, dan gas di Indonesia memiliki kaitan erat dengan sistem hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan dasar tersebut, negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi pemanfaatan energi, termasuk minyak dan gas, agar tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam praktiknya, pengelolaan minyak dan gas diatur secara khusus melalui pengaturan Minyak dan Gas Bumi yang kemudian diperbarui sebagian ketentuannya oleh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur kegiatan usaha hulu dan hilir migas, termasuk eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, hingga distribusi.

Selain itu, terdapat lembaga seperti SKK Migas yang bertugas mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha hulu migas agar sesuai dengan kebijakan pemerintah.Selain aspek pengelolaan, hukum di Indonesia juga menekankan perlindungan lingkungan dalam sektor energi. Kegiatan eksploitasi minyak dan gas wajib mematuhi ketentuan lingkungan hidup seperti Regulasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur pemanfaatan energi untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.